Foto oleh: Utin Lukeio K.M.

Digelar secara hybrid, sidang perdana kasus meninggalnya peserta Diklatsar Menwa UNS, GE, dibuka dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU). Dua Terdakwa yaitu Nanang Fahrizal Maulana (22 tahun) dan Faizal Pujut Juliono (22 tahun) terancam pidana tujuh tahun penjara.


Sidang perdana kasus meninggalnya GE digelar pada hari ini, Rabu, 2 Februari 2022 setelah sebelumnya sempat ditunda karena terdakwa harus menjalani karantina di Rumah Tahanan (rutan) Kelas 1A Surakarta. Dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, Dr. Suprapti, S.H., M.H. sebagai hakim ketua, serta Lucius Sunarmo, S. H., M. H. dan Dwi Hananta, S. H., M. H. sebagai hakim anggota, sidang dimulai dengan pembacaan dakwaan oleh terdakwa.

Foto oleh: Galuh Nur H.

Sidang dilakukan secara luring dan daring, yakni terdakwa menghadiri sidang secara daring melalui Zoom Meeting dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan kuasa hukum korban menghadiri persidangan secara langsung di Pengadilan Negeri Surakarta. Terdakwa tidak dapat dihadirkan secara langsung dikarenakan aturan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang mewajibkan karantina selama 14 hari sebelum terdakwa masuk ke dalam rutan di tengah pandemi Covid-19. Seperti yang disampaikan oleh JPU, Sri Ambar Prasongko, S.H., M.H. “Masih online dikarenakan kita kendalanya (ada) di rutan, ketika tahanan atau terdakwa itu sudah keluar, harus swab antigen, diisolasi selama 14 hari,” jelasnya.

Dakwaan yang dibacakan oleh JPU ialah terdakwa didakwa dengan Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP atau Pasal 359 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP. “Untuk dakwaannya ini alternatif, dikarenakan Pasal 351 (tentang) penganiayaan yang menyebabkan kematian, dan (Pasal) 359 (tentang) kelalaian yang menyebabkan kematian. Itu makanya kita jerat dua pasal tersebut, semoga nanti di fakta persidangan kita dapat membuktikan tersebut,” terang Sri.

Proses persidangan selanjutnya ialah proses pembuktian yang menghadirkan para saksi, seperti yang dikatakan oleh Sri. “Prosesnya tinggal pembuktian, pembuktian dalam fakta persidangan seperti apa. Agendanya besok (menghadirkan) saksi-saksi. Kalau sekarang kan dakwaan, seharusnya habis dakwaan itu eksepsi, karena PH (Penasihat Hukum) tidak melakukan eksepsi atau sanggahan dari dakwaan kita, jadinya dilanjutkan dengan saksi-saksi,” tutur Sri.

Sri pun menjelaskan bahwa persidangan akan dilaksanakan secara maraton dengan dijadwalkan sebanyak dua kali dalam satu minggu. “Jadi kita meminta ketua majelis hakim untuk disidangkan maraton dikarenakan (waktu) penahanan kita juga terbatas, tidak bisa diperpanjang lagi setelah 60 hari, sehingga terdakwa tidak lepas demi hukum,” ujar Sri.

Selain itu, Sri juga menambahkan alasan bahwa dikarenakan ancaman terdakwa ialah 7 tahun maksimal, maka masa penahanan terdakwa hanya sampai 60 hari dan tidak bisa diperpanjang lagi. Sidang maraton juga dilakukan agar dapat memberikan waktu lebih banyak untuk pemeriksaan saksi. “Karena di berita acara persidangan sangat kompleks, apalagi nanti ada 30 saksi. Belum nanti tiga saksi meringankan terdakwa yang dihadirkan oleh PH, nah itu bisa menghabiskan waktu, padahal dalam 90 hari (persidangan) harus selesai, putus, inkracht (berkekuatan hukum tetap),” tambahnya.

Sri Ambar Prasongko, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum | Foto oleh: Utin Lukeio K.M.

Menanggapi hal tersebut, Darius Marhendra selaku penasehat hukum dari terdakwa tidak mempersalahkan apabila sidang digelar secara maraton, “Menanggapi dakwaan yang disampaikan oleh JPU, nanti kita tuangkan di pembelaan,” jelas Darius. Ia juga menyampaikan agenda sidang selanjutnya yakni menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) maupun saksi yang memberatkan (a charge) terdakwa. “Jadi saksi (dari) JPU itu a charge, istilahnya yang memberatkan, kami (menghadirkan) a de charge. Jadi dari kami (nantinya) ada saksi untuk meringankan (terdakwa),” tambahnya.

Foto oleh: Galuh Nur H.

Sampai dengan sidang perdana usai digelar, pihak keluarga melalui kuasa hukumnya, Ryan Akbar dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, menyampaikan harapannya. “Harapannya sih, tentunya JPU dapat menggali suatu kebenaran materiil yang nantinya bisa membuka kebenarannya dapat terungkap, lah. Hakim juga bisa memeriksa lebih detail dan lebih dalam juga,” ujar Ryan. Sri pun turut menyampaikan harapannya terhadap persidangan kasus GE ini. “Kalau kami harapannya sidang ini berjalan lancar, sampai inkracht, entah itu nanti keputusannya seperti apa yang penting waktu penahanannya tidak lepas demi hukum makanya tadi saya tetap meminta sidang maraton,” harap Sri. (Galuh Nur H./Utin Lukeio K.M.)

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *