Sumber gambar: bbc.com

Perbincangan mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia kembali menghangat. Ruang diskusi mengenai rencana tersebut tidak hanya terbatas secara formal. Presiden Indonesia Joko Widodo pun mengajak masyarakat untuk mendukung penuh mengenai rencana ini. Namun, pemindahan ibu kota ke daerah Kalimantan menimbulkan banyak opini dari masyarakat Indonesia. Banyak hal yang harus menjadi dasar pertimbangan untuk ibu kota baru yang akan diberi nama “Nusantara” ini.

Melansir dari okezone.com, dalam rapat kerja dengan pemerintah pada Selasa, tanggal 18 Januari 2022 dini hari, Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (Pansus RUU IKN) sepakat membawa RUU IKN ke rapat paripurna untuk disahkan sebagai undang-undang. Dalam rangkaian pembahasan, RUU IKN ada untuk menjawab visi jangka panjang bangsa Indonesia.

Sejak penyiapan dan juga pembahasan RUU IKN, telah ada proses konsultasi dan juga Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Melansir dari nasional.kontan.co.id, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa RDPU ini dilakukan dengan perguruan tinggi, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, adat, dan agama, serta kunjungan ke daerah untuk mendapatkan aspirasi dari daerah-daerah.

Presiden Jokowi pun telah resmi mengumumkan Kalimantan Timur sebagai lokasi yang akan menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara. Rencana untuk membangun smart city di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, katanya akan meringankan beban ibu kota saat ini. Jakarta memiliki 10 juta penduduk dan sedang bergulat dengan masalah polusi, kemacetan, banjir, hingga ancaman tenggelam.

Namun, dalam kenyataannya memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan yang memiliki sejumlah besar lahan gambut yang mudah terbakar dapat meningkatkan risiko bencana alam seperti kebakaran hutan dan banjir. Hal ini tentu akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan secara signifikan. Di samping itu, pemindahan ini tidak menjamin masalah lingkungan di Jakarta akan terselesaikan.

Dalam pembangunan sebuah kota baru, pemerintah perlu membuka lahan untuk kantor pemerintahan, perumahan, dan infrastruktur lainnya. Melansir dari kompas.tv, rencananya luas wilayah IKN sebesar 256.142,74 hektare yang terbagi menjadi Kawasan Inti Pemerintahan (56.180,87 hektare) dan Kawasan IKN (5.644 hektare).

Maka tidak mengherankan jika organisasi lingkungan seperti Greenpeace Indonesia khawatir akan dampak pemindahan ibu kota. Pembangunan ini yang akan berpengaruh pada kondisi alam seperti hutan dan sungai di sekitarnya serta flora fauna yang ada. Namun, dampak langsung dari pembangunan kota pada hutan hanya salah satu dari banyak dampak negatif pada lingkungan dan bahkan bukan yang paling signifikan.

Saat ini, wilayah Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara memiliki populasi sekitar 900.000 jiwa. Melansir dari cnnindonesia.com, setidaknya sebanyak setengah juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan pindah ke ibu kota negara yang baru pada tahap awal. Orang-orang yang pindah tersebut pasti akan meningkatkan aktivitas di wilayah ini. Salah satunya seperti perburuan dan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk kota.

Selain itu, pembangunan terkait sektor industri pastinya akan semakin masif. Hal ini jelas akan menimbulkan pencemaran lingkungan dari asap maupun limbah pabrik. Dan tentunya dapat berdampak buruk pada kondisi alam yang ada.

Sumber gambar: kumparan.com

Di samping itu, permasalahan lingkungan yang sekarang dihadapi Jakarta diprediksi akan memburuk dengan pemindahan ibu kota yang menghabiskan dana triliunan. Jakarta memerlukan dana yang besar untuk infrastruktur, sanitasi, akses air bersih ke seluruh rumah, dan perbaikan transportasi publik guna mengurangi kemacetan dan emisi gas rumah kaca. Memindahkan setengah juta orang tidak akan menyelesaikan masalah yang sekarang ada di Jakarta, mengingat populasi yang terus meningkat setiap tahunnya.

Sebelum memberikan persetujuan atas rencana pemerintah memindahkan ibu kota, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus memastikan adanya sumber daya yang memadai untuk mengatasi masalah transportasi dan bencana alam di Jakarta. Pemerintah juga harus memastikan bahwa ibu kota negara yang baru berada di lokasi yang tidak berisiko terkena bencana alam. Selain itu, pastikan rencana ini tidak mengakibatkan bencana dan kerusakan alam pada area sekitarnya.

 

Penulis: Septiawan Rizki

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *