Idialis Sittus Pratama, Asisten Pengabdi Bantuan Hukum LBH Jakarta

Sumber foto: Youtube KPU UNS

Sebuah pemerintahan memiliki kewajiban untuk memenuhi seluruh hak masyarakatnya, namun faktanya pemerintah masih lalai dalam menjalankan kewajiban tersebut. Pemerintah saat ini lebih banyak mengakomodir kepentingan pemilik modal, ketimbang aspirasi masyarakat luas. Hal ini disebabkan karena tingginya political cost dalam politik, maka prioritas politisi adalah untuk mengembalikan modal bukan mewujudkan kedaulatan rakyat.

Berdasarkan penelitian Hariadi, state capture corruption menyebabkan konflik kepentingan tidak bisa dikendalikan dan hal tersebut membuat keberpihakan negara terhadap kepentingan publik menjadi minim. Lalu, Ward Barenschot pada Webinar “Indonesia dalam Persimpangan Oligarki dan Demokrasi” yang diselenggarakan Greenpeace Indonesia menduga penyebab utama dari state capture corruption adalah mahalnya biaya pemilu, kebutuhan tersebut pun mendorong para politisi untuk mendekat dengan pemilik modal yang akhirnya menjadi bentuk tukar kepentingan.

Sulit untuk meyakini hal tersebut, karena bagi Saya pada akhirnya hal tersebut (menjadi bagian pemerintahan yang berpihak pada rakyat) merupakan sebuah pilihan. Jika ingin melakukan sebuah niat baik, lakukan saja tanpa perlu alasan kompleks untuk menghambat niat tersebut. Namun, patut disadari juga semua pilihan pasti memiliki sebuah konsekuensi. Niat baik pasti memiliki hambatan seperti banyaknya pihak yang keinginannya harus segera diakomodir ataupun proses panjang untuk menghimpun aspirasi masyarakat.

Pandangan tersebut menjadi dorongan bagi Saya untuk membuktikan hal ini dalam sektor lebih kecil yaitu di kampus. Dorongan itu terjadi karena tidak adanya perubahan dalam hal mengakomodasi aspirasi mahasiswa, hal ini terjadi karena tiap tahunnya rezim Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sebelas Maret (BEM UNS) berasal dari Organisasi Mahasiswa Eksternal (ormek) serupa. Hal tersebut menyebabkan BEM UNS kehilangan kepercayaan dari mahasiswanya yang berdampak pada proses advokasi tidak menyeluruh dan ketiadaan inovasi karena tidak adanya pembaharuan.

Konstituen pada pemilu dalam kampus pun tidak pernah mencapai setengah dari seluruh mahasiswa. Berdasarkan hasil perhitungan pemilu kampus pada tahun 2020 dari 40 ribu mahasiswa di UNS, hanya 7 ribu yang menggunakan hak pilihnya. Harapan untuk melakukan sebuah perubahan muncul, karena masih ada hak suara belum pernah digapai dan membuka kemungkinan-kemungkinan baru baik ide ataupun gagasan untuk diakomodasi.

Banyak tekanan dari permasalahan yang terjadi saat kontestasi, seperti koalisi ormek tidak memiliki rasa percaya diri akan proses, lalu Aliansi Mahasiswa yang berfokus pada pembubaran pemilu (berasal dari orang-orang pergerakan kampus yang berbeda pandangan dalam melihat politik alternatif), dan terakhir Saya bukanlah pengorganisir handal.

Niat baik dalam politik itu tidak salah, tetapi juga bukanlah hal mudah. Eko Prasetyo pernah membahas mengenai “mentalitas ruang antara” di kalangan aktivis bahwa menurutnya Aktivis perlu meninggalkan kesadaran perannya sebagai moderator perubahan sosial sebab hal tersebut tidak akan membawa pada perubahan apapun, dan bagi Saya aktivis kampus yang peduli ataupun tergabung dengan BEM juga memiliki mentalitas tersebut.

Sikap kepemimpinan merupakan sikap yang berani, akan tetapi hal ini akan menjadi masalah jika semua orang cenderung bergantung dengan seorang pemimpin. Sebagian besar mahasiswa berusaha menjadi pemimpin akan tetapi tidak ada yang mendorong orang lain agar menjadi pemimpin-pemimpin baru lainnya. Antipati ditunjukkan oleh mahasiswa kepada BEM UNS dengan program kerja-nya karena belum ada seseorang dengan gaya komunikasi yang mudah diterima ataupun mengajak kritis semua kalangan. Maka dari itu memahami pengorganisiran dan prinsip-prinsip serta keterampilannya dapat menjadi alternatif dalam organisasi mahasiswa.

Pengorganisiran adalah keterlibatan diri secara penuh dalam berbagai kehidupan rakyat dengan keberpihakan tegas untuk mengubah sebuah kondisi yang tidak adil. Keberhasilan dalam mengorganisir tercapai jika rakyat yang diorganisir mampu mengorganisir diri mereka sendiri untuk membawa perubahan. Daur pengorganisasian merupakan salah satu kunci agar pengorganisiran dapat berhasil dengan pendekatan yang mendorong masing-masing rakyat dapat berpikir dan menganalisis secara kritis masalah dan keadaan mereka. Lalu dengan wawasan tersebut, akan muncul kesadaran untuk ingin bertindak dalam melakukan suatu perubahan. Setelah melakukan tindakan kemudian direnungkan dan dievaluasi untuk mendapatkan wawasan baru yang dapat menjaga tindakan selanjutnya. Proses ini nantinya menjadi sebuah daur untuk membuat seseorang agar tidak akan berhenti berkembang.

Melihat partisipasi Saya sebagai salah satu mahasiswa pada pemilu sebelumnya membuat sadar akan beberapa alasan UNS masih belum berhasil mewujudkan persatuan. Karena sebagian besar belum cukup berani dan penuh keraguan untuk menjadi seorang pengorganisir, keberanian seorang pengorganisir mampu membuka opsi-opsi secara luas dalam melihat suatu tekanan dalam permasalahan. Dalam melihat permasalahan ini, pendekatan untuk membangun kesadaran tidak dilakukan secara luas dan konsisten. Hal ini membuat proses daur pengorganisiran sudah gagal sebelum masuk pada tahap selanjutnya yaitu tindakan untuk melakukan sebuah perubahan.

Ilmu pengorganisiran dibutuhkan oleh generasi-generasi selanjutnya, agar terdapat pembaharuan baik secara konsep ataupun pendekatan dalam melakukan sebuah gerakan sosial. Dalam sektor kampus, jika BEM UNS dapat diisi oleh salah satu pengorganisir maka besar kemungkinan kepentingan publik dapat terakomodasi pada saat proses pengambilan keputusan. Potensi tersebut dapat mendorong perbaikan dalam demokrasi kita juga, saat ini beberapa partai politik tetap berusaha menjadi pemimpin atau champions bagi masyarakatnya yang menyebabkan proses pengembangan daya pikir kritis tidak terbangun.

Selama pemimpinnya dapat terlihat hebat dan baik, hal ini cukup bagi masyarakat tersebut tanpa perlu melakukan proses berpikir kritis terkait pemimpin ideal itu sendiri. Dorongan berpikir kritis baru dapat terwujud jika suatu masyarakat sudah menjadi korban dari kebijakan pemerintah. Namun, hal ini bisa berbeda jika dari awal pemimpinnya dapat memberikan dorongan kepada masyarakat agar mampu melakukan sebuah gerakan sosial secara mandiri dengan dukungan penuh oleh pemerintah dalam penyelesaiannya.

Pak Roem menyatakan di akhir tulisannya bahwa proses pengorganisasian rakyat merupakan hal biasa saja, tetapi di saat kondisi jenuh negara saat ini terdapat sebuah harapan yang luar biasa. Harapan untuk mendorong kemajuan negara kita adalah dengan meningkatnya kepedulian untuk berkembang satu sama lain. Kita harus mulai percaya diri untuk mewujudkan suatu perubahan, karena arogansi hanya menyebabkan perpecahan yang tidak terselesaiakan hingga saat ini. Saya yakin arogansi pemerintah dapat berhenti namun jika bukan dimulai dari kita, lantas siapa lagi? Dari kegagalan tersebut Saya tersadar betapa pentingnya mengorganisasir masyarakat dan ternyata Indonesia butuh seorang pengorganisir. Jalan kedepan memanglah tidak mudah dengan segala kejenuhannya, Tetapi harapan akan selalu hidup seiring dengan tumbuhnya rasa percaya dalam diri kita. Maka dari itu yakinilah kepercayaan tersebut agar harapan bukanlah hanya mimpi, melainkan kenyataan yang akhirnya terwujud.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *