Oleh : Alif Rizqi Ramadhan

Kota Surakarta saat ini setidaknya memiliki dua moda transportasi umum, yaitu KRL Commuterline Yogyakarta-Solo yang relasinya diperpanjang hingga stasiun Palur dan Batik Solo Trans (BST) dengan armada berupa bus beserta feeder yang berupa angkot. BST yang telah beroperasi sejak 2010 dan saat ini telah memiliki 6 koridor merupakan moda transportasi andalan masyarakat Kota Surakarta dan sekitarnya untuk melakukan mobilisasi setiap harinya. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta pada bulan September 2022, jumlah penumpang bus BST mencapai 603.464 penumpang dan feeder BST mencapai 212.986 penumpang. Jumlah penumpang yang mencapai angka tersebut tidak mengherankan mengingat BST tidak dikenakan tarif alias gratis. Penumpang hanya perlu melakukan tap kartu elektronik pada mesin yang ada di dalam bus.

BST yang tidak dikenakan tarif tentu sangat memanjakan pengguna moda tersebut. Hingga pada akhir bulan Oktober 2022, Kementerian Perhubungan mencabut subsidi tarif gratis terhadap Batik Solo Trans baik bus dan feeder setelah tarif gratisnya disubsidi sejak 2020. Merespons pencabutan subsidi oleh Kementerian Perhubungan, Pemerintah Kota Surakarta mengucurkan subsidi sebesar Rp. 3,3 miliar guna menggratiskan tarif BST hingga 31 Desember 2022. Masyarakat kembali dimanjakan dengan tarif gratis tersebut.

Terhitung sejak 1 Januari 2023, subsidi Pemkot Surakarta terhadap tarif gratis BST telah usai. Masyarakat yang hendak menggunakan BST harus merogoh kocek sebesar Rp. 3.700,- dengan menggunakan kartu elektronik maupun uang elektronik dengan pindai QRIS meskipun masih terdapat tarif gratis bagi pelajar dan lansia. BST yang kini berbayar menuai komentar dari warganet pengguna BST. Beberapa pengguna menyayangkan tarif berbayar tersebut apabila hanya menggunakan moda BST dengan rute pendek. Ada pula yang memberi saran bahwa tarif gratis tersebut juga tersedia untuk mahasiswa.

Pencabutan subsidi bukanlah hal yang buruk. Pengoperasian transportasi umum tentu perlu dana yang besar baik untuk perawatan armada, bahan bakar, gaji karyawan, dan aspek lainnya. Dengan dikenakan tarif pun belum tentu memberikan keuntungan bahkan menutup biaya operasional dari transportasi umum mengingat transportasi umum utamanya yang didesain untuk komuter mengharuskan memiliki tarif yang murah guna meningkatkan okupansi penumpang. Namun, disatu sisi pengelola transportasi umum juga perlu memenuhi biaya operasional yang selama ini kebanyakan didapatkan melalui subsidi pemerintah.

Pengelola bus harus memutar otak bagaimana mencari pemasukan disamping dari pemberian subsidi. Menilik konsep bus kota yang serupa di Jakarta yaitu Transjakarta yang mematok tarif Rp. 3500,- merupakan tarif yang sangat murah. Entah sejauh apapun rutenya selagi tidak melakukan tap out di halte maka akan tetap dikenakan tarif segitu. Tentu murahnya tarif tersebut tidak lepas dari subsidi pemerintah pusat dan daerah yang mencapai triliunan rupiah. Namun pengelola bus tidak boleh hanya mengandalkan subsidi dan pendapatan tiket penumpang yang tidak seberapa itu. Transjakarta menyediakan space untuk beriklan baik di dalam bus, luar bus, hingga halte. Konsep tersebut dapat diterapkan oleh pengelola BST sebagai cara mendapatkan pemasukan disamping hanya mengandalkan subsidi.

Pada akhirnya pengelolaan transportasi umum ini sangat sulit menghasilkan keuntungan bagi pengelolanya. Peran dari subsidi sangat berguna bagi kemaslahatan pengguna transportasi umum. Pencabutan subsidi bagi Batik Solo Trans merupakan hal yang menarik untuk diikuti sejauh mana minat masyarakat menggunakan transportasi umum bertahan tanpa subsidi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *