Sumber gambar: www.bing.com

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa banyak perubahan dalam dunia internasional, khususnya hubungan internasional. Tak dipungkiri di era globalisasi seperti ini, akses informasi tanpa batas telah merambah terhadap hubungan antarnegara dan aktor yang bersangkutan. Salah satu akibat positif dari teknologi adalah hadirnya internet yang sangat membantu perihal komunikasi antarkepala negara, perwakilan negara, dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya tanpa bertemu secara langsung.

Peran internet di dalam peta politik dunia dinilai turut memberikan ruang tersendiri bagi pembentukan diplomasi baru. Artinya, internet sangat membantu para diplomat sebagai pengambil kebijakan yang berkaitan dengan hubungan luar negeri, baik segi waktu maupun biaya. Oleh sebab itu, semakin berkembangnya jalur diplomasi akan menumbuhkan paradigma baru yang bertentangan dari diplomasi tradisional. Hal ini butuh perhatian khusus terkait beberapa komponen penting dalam diplomasi di antaranya etika berdiplomasi.

Hadirnya internet mengizinkan publik untuk turut andil dalam menyampaikan pendapat bagi para diplomat. Contohnya dapat dilihat melalui opini publik dalam bentuk berita internet, artikel dari lembaga akademis, serta opini pribadi yang mengusung konsep jurnalisme publik (citizen journalism). Sehingga, publik tidak lagi hanya sebagai partisipan pasif, namun dapat menjadi aktor aktif yang turut menentukan berjalannya praktik hubungan internasional.

Melalui internet, publik mempunyai hak atas akses dan analisis setiap keputusan yang diambil oleh negara secara bebas serta terbuka untuk umum. Adanya perkembangan teknologi informasi telah berpengaruh terhadap keterlibatan masyarakat untuk ikut mengambil peran dalam hubungan internasional. Maka dari itu, munculnya suatu kekhawatiran tentang aktivitas diplomasi yang tidak lagi menjadi milik istimewa aktor resmi pemerintah atau disebut dengan istilah “diplomasi tanpa diplomat” (diplomacy without diplomat) yang artinya kegiatan diplomasi dapat dilakukan tanpa peran diplomat.

Dampak lain adanya perkembangan teknologi infomasi dan komunikasi dapat menyebabkan peran dan fungsi seorang duta besar semakin berkurang. Bahkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat memerosotkan status duta besar hanya sebagai tenaga administrasi saja.

Menanggapi perkembangan ini, muncul konsep-konsep yang dikenal seperti virtual diplomacy, cyber diplomacy, atau e-diplomacy. Menurut E. J. Dionne, Jr., virtual diplomacy meliputi pengambilan keputusan, koordinasi, komunikasi, serta praktik hubungan internasional yang dipengaruhi oleh bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Makna virtual diplomacy ini sama halnya dengan e-diplomacy dan cyber diplomacy.

Menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, pendefinisian e-diplomacy adalah sebagai sebuah sarana khusus dalam berdiplomasi yang menitikberatkan pada usaha untuk mendapatkan dan mengelola informasi yang berkaitan dengan diplomasi negaranya melalui internet, serta dibangun guna merespon informasi-informasi dari luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan negaranya yang dilakukan dalam ruang lingkup maya. Sedangkan cyber diplomacy dapat diartikan sebagai perluasan penggunaan internet sebagai salah satu sumber teknologi informasi yang dapat mengefektifkan pelaksanaan suatu kebijakan luar negeri.

Kemajuan teknologi informasi telah memicu munculnya suatu virtual diplomacy atau diplomasi virtual yang terbukti dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri sebuah negara. Diplomasi virtual sangat membantu memperlancar aktivitas diplomasi. Akhirnya, timbul tuntutan untuk mempublikasikan setiap kebijakan terkait hubungan luar negeri secara luas kepada publik. Harus diakui, bahwa kemajuan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menimbulkan banyak perubahan yang signifikan dalam berhubungan dengan negara-negara lain. Para aktor negara dan non-negara yang ingin mengadakan transaksi apapun dengan negara lain dapat menggunakan teknologi virtual diplomacy, cyber diplomacy, atau e-diplomacy yang dinilai sangat efektif dan membantu efisiensi diplomasi.

Selanjutnya, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan hubungan langsung antara kepala negara atau perwakilan negara dan antara pejabat-pejabat tinggi lain dari masing-masing negara. Di satu sisi, dalam hal pengiriman delegasi untuk negosiasi langsung dari negara yang bersangkutan guna merundingkan isu-isu yang spesifik lebih mudah dan cepat.

Namun di balik berbagai sisi positif yang ada, muncul kekhawatiran jika suatu saat nanti diplomat bisa saja berkurang perannya dari yang awalnya berperan sebagai korps elit yang merupakan representasi suatu negara di negara lain menjadi hanya pelaksana tugas administrasi saja. Selain itu, karena informasi dapat diperoleh dengan sangat mudah dari berbagai pihak menimbulkan ketakutan lain bagi para diplomat. Munculnya informasi palsu pun tersebar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya sehingga bisa menurunkan pandangan publik terhadap para diplomat sebagai pelaksana kebijakan luar negeri dan kegiatan diplomasi.

 

Penulis : Salwa Nabila F.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *