Oleh: Nadia Sekarsari

Sumber: kemenkeu.go.id

Syafruddin Prawiranegara adalah tokoh penting bangsa Indonesia yang lahir di Serang, Banten, pada 28 Februari 1911. Ayahnya adalah seorang keturunan Banten yang bekerja sebagai jaksa, sedangkan ibunya adalah seorang keturunan Minangkabau. Syafruddin merupakan cicit dari Sutan Alam Intan yang berasal dari lingkungan Kerajaan Pagaruyung di Sumatera Barat, dan pernah dibuang ke Banten setelah ditangkap Belanda saat Perang Padri. Pada tahun 1941, Syafruddin menikah dengan putri Camat Buahbatu, yang bernama Tengku Halimah Syehabuddin dan dalam pernikahannya, mereka dikaruniai 8 (delapan) orang anak.

Pada masa mudanya, Syafruddin menempuh pendidikan di Europeesche Lagere School (ELS) pada tahun 1925, kemudian melanjutkan pendidikannya di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) yang berada di Madiun pada tahun 1928. dan Algemeene Middelbare School (AMS) di Bandung pada tahun 1931. Setelah menuntaskan masa sekolah menengah atas, ia melanjutkan pendidikan tingginya di Rechtshoogeschool, yaitu sekolah tinggi ilmu hukum di Jakarta pada tahun 1939 dan berhasil mendapat gelar Meester in de Rechten yang setara dengan Magister Hukum.

Setelah menempuh pendidikannya, Syafruddin bekerja sebagai editor di radio swasta Soeara Timur hingga tahun 1940. Pada tahun 1945 setelah Indonesia merdeka, ia ditunjuk sebagai Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), yang merupakan badan legislatif sebelum MPR dan DPR terbentuk. Selain itu, Syafruddin juga turut serta dalam pembuatan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Ia juga sempat menjabat sebagai Menteri Keuangan yang pertama kali pada tahun 1946 dan Menteri Kemakmuran pada tahun 1947, sampai terjadinya Agresi Militer Belanda II.

Saat terjadi Agresi Militer Belanda II pada tahun 1948, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia saat itu, yakni Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta ditangkap oleh Belanda dan diasingkan di Pulau Bangka. Dalam telegramnya, Soekarno mengamanatkan bahwa demi mengisi kekosongan kepala pemerintahan, Syafruddin diminta untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera. Namun, telegram tersebut tidak pernah sampai ke tangan Syafruddin karena sulitnya sistem komunikasi saat itu. Meskipun demikian, gagasan membangun pemerintahan darurat memang sudah ada ditambah dengan inisiatif Syafruddin, maka PDRI tetap terbentuk.

PDRI dibentuk pada tanggal 22 Desember 1948 dengan Syafruddin sebagai ketuanya, dengan Wakil Ketua Susanto Tirtoprojo dan dibantu oleh beberapa menteri. Adanya PDRI membuat pemerintahan Indonesia masih tetap dapat berjalan meski pemimpinnya sedang diasingkan dan menunjukan bahwa Indonesia masih tetap eksis. Berkat PDRI pula Indonesia dapat membuktikan kepada Belanda bahwa kepemimpinannya dapat dipulihkan setelah masa krisis. Setelah Belanda semakin terdesak, akhirnya Belanda memilih untuk berunding dan menghasilkan Perjanjian Roem-Royen.

Syafruddin mengembalikan mandatnya kepada Soekarno pada 13 Juli 1949, sehingga berakhirlah masa pemerintahan PDRI yang berlangsung selama 207 hari. Setelah menyerahkan mandatnya, Syafruddin tetap berkecimpung di pemerintahan dan kembali diposisikan sebagai Menteri Keuangan. Pada masa jabatannya, beliau mengeluarkan kebijakan “menggunting” mata uang yang nominalnya Rp5 ke atas, sehingga nominalnya tinggal separuh. Kebijakan ini dikenal dengan sebutan “Gunting Syafruddin” dan menuai banyak kontroversi.

Pada tahun 1951–1953, Syafruddin menjadi satu-satunya orang Indonesia yang menjadi Presiden De Javasche Bank, yang kemudian dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia (BI). Beliau juga menjadi Gubernur BI pertama pada periode 1953 sampai 1958. Yang menonjol dari kepemimpinannya saat menjabat menjadi Gubernur BI adalah, keteguhan dalam menjalankan fungsi utama bank sentral sebagai penjaga stabilitas nilai rupiah dan pengelolaan moneter.

Beberapa tahun sejak jasa-jasanya diakui Indonesia, Syafruddin dicap sebagai “pembelot” saat menjadi salah satu petinggi Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). PRRI adalah sebuah kelompok yang merasa kecewa terhadap pemerintahan Soekarno dan menuntut dilakukannya otonomi daerah yang lebih luas. Karena dianggap mengancam kedaulatan dan kesatuan negara Soekarno menumpas PRRI, namun setelah beberapa lama Soekarno memberikan pengampunan atau amnesti kepada beberapa tokoh, salah satunya Syafruddin. Pada masa Orde Baru, Syafruddin juga sempat berurusan dengan rezim Soeharto pada Juni 1985 karena khotbahnya dalam Sholat Idul Fitri, dianggap kontroversial dan dianggap meresahkan.

Syafruddin Prawiranegara meninggal dunia pada 15 Februari 1989 pada umur 77 tahun. Meskipun beberapa kali sikapnya banyak menimbulkan perdebatan, namun berkat jasanya yang luar biasa terhadap keberlangsungan NKRI, pada 7 November 2011 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Syafruddin Prawiranegara.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *